Foto: Ketua Bawaslu Majalengka, Dede Rosada, didampingi sejumlah Anggota Bawaslu Majalengka tengeha menerima berkas pleno terbuka dari Ketua KPU Majalengka, kemarin (istimewa)
PWIMAJALENGKA.COM,- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Majalengka melakukan pengawasan pelono terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka dalam penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diselenggarakan di Hotel Fieries Kertajati-Majalengka, pada Minggu, (11/08/2024).
Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada mengingatkan agar KPU Majalengka menyajikan data pemilih yang akurat dan mutakhir pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024.
Mengingat, sambung dia, pihaknya di lapangan telah menemukan ribuan pemilih yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2024 masih terdata pada data pemilih bahan pemutakhiran sebagai bahan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh pantarlih.
"Kami temukan di lapangan ribuan pemilih yang sudah TMS pada DPT pemilu 2024, masih terdata pada data pemilih bahan pemutakhiran sebagai bahancoklit yang dilakukan oleh pantarlih. Padahal seharusnya DPT pemilu tahun 2024 dijadikan bahan sinkronisasi dengan DP4 dari Kemendagri, sehingga data pemilih bisa disajikan lebih mutakhir dan akurat," kata Dede Rosada kepada PWIMAJALENGKA.COM, Senin, (12/08/2024).
Hal senada diungkapkan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka, Fauzi Akbar Rudiansyah. Dirinya menyebutkan, bahwa pihaknya menemukan puluhan data pemilih fiktif.
"Kami temukan puluhan data pemilih Memenuhi Syarat (MS) disalah satu kecamatan di Majalengka dengan nomor kartu keluarga serupa dan berdasarkan informasi yang kami terima, warga yang dimaksud tidak pernah tinggal di desa dan kecamatan tersebut," katanya.
Menurut Fauzi, puluhan data dengan nomor kartu keluarga serupa tersebut sangat tidak masuk akal, sehingga pihaknya merekomendasikan kepada KPU Majalengka pada saat rapat pleona terbuka untuk ditindak lanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
"Setelah kami teliti, puluhan data dengan nomor kartu keluarga serupa tersebut sangat tidak masuk akal. Kamipun sudah merekomendasikan ke KPU Majalengka saat pleno terbuka agar data tersebut ditindak lanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak terkait," ucap Fauzi mengakhiri. (Ibnu)